Berita Suara Rakyat Indonesia.com Kota Tasikmalaya, 30 Maret 2026 — Suasana kegiatan halal bihalal di lingkungan Balai Kota Tasikmalaya, Senin (30/3/2026), mendadak memicu sorotan. Sebuah candaan ringan yang dilontarkan salah satu wartawan kepada Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, berujung respons keras yang dinilai tidak proporsional dari seorang pejabat publik.
Peristiwa itu bermula ketika seorang wartawan melihat rekannya menerima sejumlah uang dari sekretaris pribadi wakil wali kota. Dalam suasana santai, wartawan tersebut melontarkan kalimat bercanda, “Tekenging milaraan, Pak Wakil.” Namun, candaan itu justru ditanggapi serius.
Di hadapan sejumlah orang, Wakil Wali Kota langsung merespons dengan nada tinggi.
“Kamu bilang apa? Mau malak saya? Saya tidak suka dipalak!” ujarnya dengan ekspresi tegas yang dinilai sejumlah pihak cukup intimidatif.
Insiden singkat itu kemudian memunculkan kritik dari kalangan jurnalis yang hadir. Salah satu wartawan berinisial SJ menilai respons tersebut tidak mencerminkan sikap bijak seorang pejabat publik yang seharusnya memahami dinamika komunikasi dengan insan pers.
Menurut SJ, candaan seperti itu lazim terjadi dalam interaksi informal antara wartawan dan pejabat pemerintah. Apalagi, figur wakil wali kota dikenal publik sebagai sosok yang pernah berkecimpung di dunia hiburan dan sering menampilkan citra humoris di ruang publik.
> “Kalau memang dianggap tidak berkenan, seharusnya dijawab dengan santun dan santai. Wartawan itu mitra kerja pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar SJ kepada media usai kegiatan halal bihalal di Balai Kota Tasikmalaya.
SJ juga menilai pernyataan bernada tudingan seperti “memalak” berpotensi merendahkan profesi jurnalis di ruang publik. Ia menegaskan bahwa interaksi antara pejabat dan wartawan seharusnya dilandasi rasa saling menghormati.
> “Sikap seperti itu menurut kami kurang etis dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Apalagi yang dihadapi bukan masyarakat biasa, melainkan pewarta yang menjalankan tugas memberikan informasi kepada publik,” tegasnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Endra Rusnendar, SH, dari Yayasan LBH Merah Putih Tasikmalaya, menyatakan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika komunikasi yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum.
Menurut Endra, ucapan yang dilontarkan di ruang publik—terlebih kepada wartawan—dapat memicu persepsi negatif serta mencederai hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.
> “Pejabat publik harus mampu menahan diri dan menjaga etika komunikasi. Media adalah pilar penting demokrasi. Jika ada candaan yang dianggap tidak tepat, respons yang bijak jauh lebih menunjukkan kualitas kepemimpinan dibandingkan reaksi emosional,” ujarnya.
Endra menambahkan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi para pejabat daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama ketika berhadapan dengan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Wakil Wali Kota Tasikmalaya terkait insiden tersebut. Namun, peristiwa ini sudah menjadi perbincangan di kalangan jurnalis lokal yang berharap hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan media tetap terjaga secara profesional dan saling menghormati.
Joy
