Beritasuararakyatindonesia.com – Soreang, Kabupaten Bandung — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui edukasi perpajakan kepada masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar di Gedong Budaya Soreang pada 19 April 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos., M.Si., yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Ia menyampaikan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam pemaparannya, Erwan menjelaskan bahwa pelibatan kader PKK menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan edukasi pajak hingga ke tingkat keluarga. Menurutnya, kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat menyampaikan informasi perpajakan secara langsung kepada masyarakat.
“Melalui kader PKK, kami ingin membangun kesadaran dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan lebih patuh dalam membayar pajak, khususnya opsen PKB dan BBNKB,” ujar Erwan dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah strategis Bapenda dalam meningkatkan realisasi PAD yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Edukasi yang masif dinilai menjadi kunci dalam menggali potensi pajak daerah secara optimal.
Opsen PKB dan BBNKB sendiri merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor ini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan.
Selain melakukan edukasi, Bapenda Kabupaten Bandung juga terus melakukan pembenahan sistem pelayanan perpajakan. Upaya ini dilakukan melalui digitalisasi layanan serta peningkatan transparansi guna memberikan kemudahan dan membangun kepercayaan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kader PKK, dan masyarakat, Kabupaten Bandung diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa mendatang.
Sam Permana
