Oleh: Wahid MA
Kabiro Priangan Timur
Tasikmalaya BeritasuararskyatIndonesia.com – Dalam upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap infrastruktur jalan yang kritis dan menjawab keresahan mendalam masyarakat, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Fikri, menyampaikan langkah-langkah strategis yang tegas dan terukur. Hal ini diungkapkan secara eksklusif usai dirinya mendampingi langsung kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) di ruas Jalan Gunung Sari dan Tawangbanteng, kamis (07/05/2026).
Sebagai representatif rakyat yang juga merupakan putra asli daerah, Fikri menegaskan bahwa fungsi pengawasan harus diwujudkan dalam bentuk solusi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.
Kami hadir dan turun langsung ke lapangan hari ini dengan satu tujuan utama, yaitu memastikan apakah kebijakan yang diambil oleh instansi terkait sudah benar-benar mendengar dan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi serta keluhan masyarakat. Kami melihat sendiri kondisi di lapangan, jalan sudah sangat rusak , sehingga tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara yang biasa saja.”
“Oleh karena itu, solusi yang kami minta dan dorong adalah langkah yang bersifat konkret dan mendasar, yaitu dengan melakukan pemasangan portal penegak berat atau portal pengaman jalan. Ini adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk membatasi akses kendaraan bermuatan berlebih yang selama ini menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur di wilayah kita.”ungkapnya
Lebih lanjut fikri menyampaikan “Mengenai masalah anggaran, saya tegaskan di sini. Jika saat ini Dinas Perhubungan belum memiliki alokasi dana yang tersedia untuk pengadaan tersebut, maka saya secara pribadi dan kelembagaan siap mem-backup anggaran yang diperlukan khusus untuk pembelian dan pemasangan tiang portal tersebut. Jangan sampai masalah anggaran menjadi alasan untuk menunda keselamatan dan kenyamanan bersama.”
“Selain itu, melalui Komisi III, kami siap menindaklanjuti permintaan ini secara administratif. Jika diperlukan untuk mempercepat proses dan memberikan kekuatan hukum, kami siap membuat dan menerbitkan Nota Komisi. Ini adalah bentuk keseriusan kami agar program ini tidak berhenti menjadi wacana, melainkan benar-benar terealisasi.”
“Namun demikian, untuk penentuan titik lokasi atau fokus penempatan portal nantinya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada aspirasi tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Mereka adalah pihak yang paling paham dengan kondisi geografis dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga keputusan yang diambil nanti akan tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan warga.”
Pernyataan strategis ini menandai langkah maju yang sangat penting. Komitmen untuk mem-backup anggaran menunjukkan inisiatif luar biasa, dimana kepentingan pelestarian aset daerah dan keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas utama di atas sekat administrasi.
Sementara itu, kesiapan menerbitkan Nota Komisi menjadi bukti kuat adanya dukungan politik dan hukum yang jelas agar eksekutif dapat bergerak cepat tanpa hambatan birokrasi. Keputusan untuk melibatkan tokoh dan desa dalam penentuan lokasi juga menjadi bentuk demokrasi yang baik, sehingga kebijakan nantinya benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat.
Langkah konkrit ini sekaligus menjadi jawaban konkret dan angin segar bagi warga yang rencananya akan melakukan audiensi di kantor Dishubkominfo pada hari Senin, 11 Mei 2026 mendatang. Kini masyarakat tidak hanya menuntut, namun telah memiliki jaminan solusi yang jelas dan terukur dari wakil rakyatnya.
