Bandung, Berita SRIndonesia.com- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan Pemerintah Daerah menggelar rapat di hotel dan restoran untuk menghidupkan kembali hotel dan restoran, ia menegaskan menjamin Pemerintah Daerah bisa menggelar rapat di hotel dan restoran karena sudah berbicara dengan Presiden. Hal tersebut dikatakan Mendagri saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram beberapa waktu lalu.
Menurut Tito, rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran. Pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran, selain itu lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan minuman . “ujarnya.
Pernyataan Mendagri yang membolehkan kembali aparat Pemerintah Daerah rapat di hotel dan restorann mendapat sambutan dari beberapa Pemerintah daerah, namun tidak dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tetap memutuskan dan meminta seluruh Bupati Walikota di Jawa Barat agar melaksanakan rapat rapat menggunakan kantor kantor yang ada, karena menurutnya kantor kantor yang ada sudah cukup, “keputusan bukan diambil hanya dari rapat rapat, tapi bisa diambil dari ruang kerja kita masing masing juga selesai . “ungkapnya.
Terkait kebijakan diperbolehkanya kembali aparat Pemerintah Daerah untuk rapat di hotel dan restoran. Pemerintah Jawa Barat tetap meminta Bupati Walikota untuk menggunakan gedung dan kantor yang kita miliki. “tempat rapat dengan DPR sudah ada gedung DPR, ” paparnya.
Gubernur Jawa Barat yang juga dikenal dengan KDM lebih lanjut mengatakan, uang uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa yang tidak penting, dan kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita.
“Kita masih punya hutang ke BPJS sebesar Ro. 300 Miliar insfrastruktur yang belum selesai, anak anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun. ” Seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi lalau kita aparat Pemerintah efesien. ** effendi SP
