Kabupaten Garut,Berita SRIndonesia – Kepala Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, Naim Firmansyah., memberikan klarifikasi menyoal viralnya video di media sosial tiktok tentang terjadinya perselisihan antara Kepala Desa dengan pihak Majelis Ulama (MUI) Desa Sukatani berinitial RW, Rabu, (12/02/2025).
Naim Firmansyah, menjelaskan bahwa kronologis persoalan sehingga terjadinya perselisihan tersebut berawal dari acara pengajian yang diadakan di tiap Dusun, yang kebetulan saat itu diadakan di Dusun 3 Rw.04, ” untuk biaya jamuan atau kosumsinya telah ada kesepakatan bahwa pihak Desa tidak perlu mengeluarkan biaya, ini disepakati karena pihak Desa mempunyai kewajiban membiayai pelaksanaan pengajian rutin yang diadakan setiap bulanya, sedangkan biaya pengajian di tiap Dusun menjadi tanggung jawab MUI.
Namun yang terjadi, hasil kesepakatan tersebut di ingkari oleh pihak MUI Desa Sukatani, bukan itu saja yang membuat kesal dan menjadi emosi, oknum ketua MUI membuat voice note di group Pemerintahan Desa, dengan melontarkan kata kata yang kurang elok, seolah olah menyepelekan pengorbanan Kepala Desa, ” se akan akan tidak ada kontribusinya terhadap kegiatan pengajian di tiap dusun. ” tentu saja pernyataan membuat saya kecewa dan sedikit emosi.” ungkap Kades Naim kepada Berita SRIndonesia saat dihubungi melalui telepon selulernya.
“Sangat disayangkan diduga untuk menghilangkan jejak, voice note yang dibuat, dan dikirim ke group Pemerintah Desa pun telah dihapus, ” ujarnya.
Bukan itu saja, beberapa ustad di Desa Sukatani mengungkapkan bahwa Ketua MUI tidak transparan dalam pemakaian kendaraan inventaris, padahal dalam musyawarah untuk pemakaian kendaraan inventaris disepakati dipergunakan secara bergantian, tapi kenyataanya kendaraan ipentaris tersebut dipergunakan sendiri, seolah kendaraan milik pribadi.” ungkap salah seorang ustad.
“Saya telah beberapa kali menelepon Ketua MUI, namun tidak ada respon, dan yang membuat heran tiba tiba Ketua MUI Desa Sukatani secara sepihak mengundurkan diri dari jabatanya , sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua MUI, Pemerintah Desa mengadakan musyawarah dengan para tokoh, dan juga warga, untuk penggantinya.
Saya juga menyesalkan sikap Ketua MUI, dengan adanya persoalan tersebut seharusnya duduk bersama untuk bermusyawarah, bukan malah minta pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat.” pungkas Kades Naim.* Heri Arasid.
Editor : effendi SP
Seharusnya aparat Pemerintah Desa, dan lembaga terkait lainya duduk bersama, seiring sejalan menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan rakyat ‘ ..