Oleh Wahid MA
Kabiro Priangan Timur (beritasuararakyatindonesi.com)
Tasikmalaya, 16 Mei 2026 – Sebagai pintu gerbang sekaligus identitas visual kawasan wisata, kondisi fisik gapura utama Cipanas Galunggung kini menyisakan keprihatinan mendalam. Struktur bangunan tersebut tampak mengalami kerusakan cukup serius, menjadi bukti nyata belum terbangunnya sistem pemeliharaan yang berkelanjutan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Namun, kekurangan fasilitas di kawasan ini tidak berhenti pada kondisi gapura saja. Persoalan yang jauh lebih krusial dan memprihatinkan justru terlihat pada kondisi pos pelayanan tiket masuk.
Bangunan pos tiket yang ada saat ini berukuran sangat kecil, dibangun secara seadanya, dan jauh dari kesan kokoh atau permanen. Secara estetika, penampilannya tidak sedap dipandang dan memberikan kesan terabaikan, sangat tidak mencerminkan nilai penting kawasan wisata yang memiliki potensi besar serta nilai sejarah pasca letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Lebih dari sekadar masalah penampilan, aspek keselamatan menjadi sorotan utama. Pos tiket ini dibangun tepat di bawah lereng tanjakan yang curam, . Lokasi ini sangat berisiko, mengingat riwayat sering terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kegagalan pengereman atau rem blong pada kendaraan yang melintas. Adanya potensi kendaraan yang meluncur tak terkendali dan menimpa bangunan pos tiket ini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan petugas yang senantiasa bertugas, baik yang berada di dalam ruangan maupun yang berada di luar untuk melayani pembayaran retribusi.
Kondisi yang memprihatinkan ini menciptakan kontras yang sangat tajam jika dibandingkan dengan kawasan di sekitarnya. Berjarak hanya beberapa meter dari gerbang milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terdapat gerbang masuk milik Palawi Resorsis yang tampil dengan penataan rapi, sederhana namun berestetika tinggi, kokoh, dan memberikan kesan terawat baik. Perbedaan kualitas pengelolaan ini semakin menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Cipanas Galunggung selama ini belum berjalan secara optimal dan profesional.
Ironisnya, kawasan ini merupakan lokasi yang sangat sering dikunjungi oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka peninjauan dan kerja dinas, namun hingga kini belum tampak adanya langkah pemulihan atau perbaikan fasilitas yang nyata, terukur, dan menyeluruh. Situasi ini pun memicu pertanyaan kritis di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan: apakah pembiaran terhadap ikon kawasan dan fasilitas pelayanan publik ini merupakan bagian dari strategi menunggu momen pengalihan hak kelola kepada entitas di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang rencananya akan segera direalisasikan?
Menanggapi fenomena tersebut, Andri Herisinta —aktivis profesi sekaligus Wartawan Senior Nuansa Post dari Grup Lintas Pena— mengemukakan pandangan bahwa kemerosotan nilai estetika, fungsi, dan keamanan fasilitas utama ini berdampak langsung dan fatal pada citra kawasan. Dalam perspektif komunikasi publik, penampilan gerbang dan pos tiket merupakan etalase pertama yang membangun persepsi pengunjung.
“Dampak psikologis dan persepsi publik sangat ditentukan oleh kesan awal saat tiba di lokasi. Apabila gerbang utamanya saja tampak terabaikan, apalagi pos pelayanan tiketnya berkesan kumuh, sempit, dan berisiko keselamatan, hal itu secara otomatis akan menurunkan penilaian masyarakat terhadap kualitas pengelolaan dan kenyamanan kawasan wisata secara keseluruhan. Ini adalah aspek krusial yang kerap terlupakan dalam manajemen pariwisata. Sangat terlihat perbedaan mencolok jika kita membandingkan dengan penataan di wilayah tetangga yang dikelola pihak lain, yang meski sederhana namun tertata rapi,” tegas Andri saat melakukan kajian lapangan di lokasi.
Di sisi operasional lapangan, Nana Juanda, petugas pengelola kawasan, membenarkan bahwa upaya perbaikan sejatinya telah berulang kali diusulkan ke dinas teknis, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Usulan pembenahan menyeluruh, , telah disampaikan, namun belum menemukan jawaban atau tindak lanjut yang konkret. Hal ini dipahaminya sebagai dampak dari keterbatasan alokasi anggaran daerah serta prioritas pembangunan yang bergerak lambat, terlebih di tengah kebijakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah saat ini.
“Setiap tahun kami menyusun rencana pembenahan fasilitas, termasuk usulan gapura. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemulihan menyeluruh membutuhkan biaya besar yang sulit dipenuhi dengan mekanisme anggaran rutin saat ini. Kami menyadari ada keterbatasan, sehingga pembenahan yang komprehensif sulit diwujudkan meskipun kami menyadari adanya risiko keselamatan yang mengancam setiap hari,” urai Nana dengan nada realistis sekaligus keprihatinan.
Seiring dengan agenda peralihan pengelolaan ke tangan BUMD, harapan baru kini tertanam kuat. Nana menilai, manajemen berbasis korporasi memiliki peluang lebih besar untuk menerapkan tata kelola yang profesional, terpadu, dan berorientasi pada pengembangan jangka panjang, termasuk aspek keselamatan dan kenyamanan pengunjung. Pembenahan infrastruktur dasar, penataan ulang akses, hingga pembangunan fasilitas pelayanan yang memadai diyakini akan menjadi fokus utama demi mengembalikan daya tarik kawasan.
“Kami berharap, ketika BUMD memegang kendali penuh, tidak hanya perbaikan fisik yang dilakukan, tetapi juga pengembangan produk wisata. Penambahan wahana rekreasi, khususnya fasilitas ramah anak dan keluarga, menjadi kebutuhan mutlak. Terutama, pembangunan pos pelayanan tiket yang layak, permanen, dan berada di lokasi yang aman serta strategis menjadi harapan terbesar kami. Langkah ini strategis untuk menaikkan kembali angka kunjungan, yang secara tidak langsung akan mendongkrak pendapatan serta menghidupkan kembali denyut ekonomi masyarakat sekitar,” tambahnya, penuh optimisme.
Secara data, penurunan jumlah pengunjung memang belum tercatat drastis, namun tren perlambatan sudah mulai terasa. Meskipun di hari libur kawasan ini tetap ramai, potensi besar yang dimiliki Cipanas Galunggung —termasuk nilai sejarahnya sebagai saksi sejarah letusan tahun 1982— belum tergali maksimal. Ada keyakinan kuat bahwa dengan pola manajemen yang lebih mandiri dan profesional, potensi sejarah dan alam ini dapat dikemas menjadi destinasi unggulan yang berdaya saing tinggi.
Aspek penting lainnya yang menjadi sorotan adalah tata kelola fasilitas pendukung, khususnya pengelolaan lahan parkir yang selama ini dijalankan mandiri oleh warga setempat. Kg Sun Sun, pengamat sosial kemasyarakatan, menilai model pengelolaan ini memiliki nilai positif ganda: menjaga ketertiban lalu lintas sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi warga sekitar.
“Selama ini, pengelolaan parkir oleh warga berjalan efektif dan memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat. Nilai strategis ini harus tetap dijaga. Nantinya, di bawah pengelolaan BUMD, kami berharap sistem ini disempurnakan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan profesional. Namun yang terpenting, keberadaan warga yang selama ini berkontribusi harus diakui statusnya secara resmi, bahkan diintegrasikan ke dalam struktur organisasi baru sebagai tenaga kerja yang jelas hak dan kewajibannya,” ujar Sun Sun.
Poin utama yang ditekankan adalah keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan. Transformasi manajemen yang akan berlangsung diharapkan tidak hanya membawa perubahan dari sisi fisik dan investasi, tetapi juga memastikan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama, serta kesejahteraan masyarakat sekitar tetap terjaga. Sinergi antara profesionalisme pengelola baru dan partisipasi warga dinilai sebagai kunci agar Cipanas Galunggung kembali bersinar, berdaya saing, aman, dan membawa manfaat ekonomi yang lestari bagi lingkungan sekitarnya.
