Jakarta, Beritasuararakyatindonesia – 28 Oktober 2025 – Dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah melalui BPJS Kesehatan berencana memberikan kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta tertentu. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat jaminan sosial dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang kini terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa kebijakan ini ditujukan bagi peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri namun kini telah beralih menjadi peserta PBI, baik yang ditanggung pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat mengembalikan status kepesertaan aktif bagi mereka yang sempat terkendala tunggakan.
“Program ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kurang mampu. Bagi peserta mandiri yang kini telah masuk dalam kategori PBI, tunggakan iuran akan dihapus sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Ali Ghufron. Ia menambahkan, peserta yang memenuhi syarat tidak perlu khawatir karena proses verifikasi dilakukan otomatis melalui sistem data nasional.
Kriteria utama peserta yang berhak memperoleh pemutihan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu. Dengan demikian, bantuan ini dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan data.
Selain terdaftar dalam DTSEN, peserta juga harus telah resmi beralih menjadi PBI atau ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemutihan hanya berlaku maksimal untuk 24 bulan tunggakan, dan sisa tunggakan di luar periode tersebut tidak termasuk dalam program. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini akan diatur lebih lanjut oleh BPJS Kesehatan melalui petunjuk teknis yang segera diumumkan kepada publik.
Dari sisi pendanaan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, anggaran tersebut disiapkan untuk memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan hak atas jaminan kesehatan akibat kendala iuran. “Negara hadir untuk melindungi seluruh warganya, termasuk melalui pembebasan tunggakan bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan penghapusan tunggakan ini, pemerintah berharap partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin meningkat. Langkah ini juga menjadi wujud nyata dari misi pemerintah dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sam
