Kab Bandung, SRIndonesia.NET, — Pemkab Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan sosialisasi penerapan manajemen Risiko dengan tema “Dengan Manajemen Risiko akan Mengurangi Dampak Risiko dalam Penentuan Target dan Penerimaan Pajak Daerah” yang bertempat di Hotel eMTEe Highland, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Selasa (12/12/2023).
Sosialisasi tersebut merupakan implementasi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera). Selain itu berdasarkan misi ke’ empat, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan,
berharap agar para peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut bisa memahami tentang manajemen risiko.
jangan sampai terjadi kesulitan. Ini harus dipahami baik dalam memahami peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaan semua bisa terkendali,”ucap Dadang Supriatna Bupati Bandung dalam sambutannya selasa 12/12/2023.
masih dikatakan Bupati Dadang, capaian pajak daerah tahun 2023 sampai 11 Desember 2023 sudah tercapai 85 persen.
Saya optimis ditahun ini bisa tercapai Rp.1,3 triliun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,(BAPPEDA) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Ini juga harus diikuti semuanya dan kami meminta bahwa lokasi-lokasi perumahan untuk pasilitas Fasos dan Fasum ini disesuaikan harga (nilai jual obyek pajak) (NJOP) karena anggaran APBD masuk ke perumahan-perumahaan. Sehingga didorong untuk melakukan analisa dan kajian akhirnya bisa meminimalisir persoalan yang ada,”terangnya.
Mengingatkan Pentingnya Mendirikan Shalat Sebagai Seorang Muslim.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi penerapan manajemen Risiko ini menjadi bagian fokus pertama karena manajemen risiko ini menjadi bagian rangkaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digaungkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentunya kita respon cepat, bagaimana dari sisi entitas meminimalisir dan mengelola Risiko beberapa kegiatan tersebut harus terukur dengan jelas dengan kegiatan seperti ini
diharapkan BPKP sebagai narasumber memberikan pemahaman teknis, taktis, baik dari sisi regulasi, perencanaan serta evaluasi. terkait apa yang menjadi bobot dari kegiatan dan sub kegiatan kita.
misalnya, kendala teknis seperti apa, baik diregulasi ataupun di saat pelaksanaan tugas Bappenda,”jelasnya.
kami optimis sesuai dengan arahan Bupati Bandung, mudah-mudahan target pendapatan daerah sesuai apa yang di harapkan, dengan desentralisir bahwa ini satu zona untuk investasi, dan dimungkinkan bahwa itu menjadi potensi baik untuk retribusi maupun pajak daerah,”pungkasnya. Sam
