Kabupaten Bandung,SRIndonesia.Source-Pemerintah Kabupaten Bandung, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Gedung Moch Toha Kabupaten Bandung, Soreang. Senin, (21/8/2023).
Sebanyak 500 warga pemohon pembuatan sertifikat tanah dari perwakilan 26.500 pemohon pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL hadir pada acara penyerahan sertifikat tersebut.
Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna., didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jabar Rudi Rubijaya., dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung., Rahmat., secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat kepada perwakilan pemohon.
Bupati Bandung Dadang Supriatna., mengatakan “Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tahun 2023 ini merencanakan membuat 60.000 sertifikat tanah. “Artinya masih ada sekitar 34.000 sertifikat tanah lagi yang belum dan harus kita dorong. “Saya minta kepada para Camat dan para Kepala Desa untuk bisa mensukseskan program PTSL ini. “ujarnya
Bupati Bandung menilai program PTSL ini sangat luar biasa, iapun menyebutkan setelah berbicara dengan Sekjen ATR/BPN, sebenarnya tahun 2023 ini ditargetkan 200.000 sertifikat tanah dan tahun 2024 sebanyak 200.000 sertifikat tanah.
“Makanya, saya besok diundang oleh Menteri ATR/BPN untuk menyampaikan tata ruang yang lainnya, “termasuk saya akan sampaikan kebutuhan di lapangan seperti yang disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tadi, sekitar 300.000 lagi (sertifikat tanah) di Kabupaten Bandung, “paparnya.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna., lebih lanjut mengatakan, “pihaknya pada tahun depan akan menghibahkan anggaran untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan sertifikat tanah untuk percepatan dalam pelayanan sertifikat tanah untuk masyarakat.
Okeh karenanya Kang DS juga menyatakan bahwa pihaknya butuh data dari Bapenda Kabupaten Bandung mengenai data by name by address.
“Yang hampir 1.030.000 bidang tanah di Kabupaten Bandung harus kita miliki datanya, sehingga nanti tidak ada lagi kesalahan dalam hal penentuan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang akan diberikan kepada wajib pajak. Ini salah satu kerjasama yang akan kita lakukan hari ini. “tuturnya.
Kang DS juga meminta kepada para Kepala Desa untuk melakukan komunikasi dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terkait beberapa kendala dengan pelaksanaan program PTSL ini.
“Penyelesaian jual beli tanah langsung ke PPAT, tanpa melibatkan Kepala Desa, juga menjadi kendala. “Insaa Allah besok kita akan sampaikan kepada Pak Menteri ATR/BPN.
Lebih lanjut Kang DS berjanji, pihaknya sampai tahun 2024 tidak akan menaikkan tatif PBB. “Tetap mengikuti eksisting, karena ada beberapa alasan ; pertama pasca pandemi yang harus kita perhatikan.
“Perekonomian harus bangkit, tetapi lebih cenderung bagaimana bisa membayar pajak secara tepat waktu, dan juga pengosongan denda. “Tidak ada denda sampai 31 Agustus 2023 ini, sehingga bagi warga yang belum menyelesaikan pajak segeralah untuk menyelesaikannya karena saat ini sudah tidak ada denda lagi, baik wajib pajak yang ada keterlambatan. Insaa Allah kedepan tidak ada kesalahan lagi karena kita sudah berkoordinasi dengan BPN, untuk hal nama dan sebagainya, ” inssa Allah masing-masing bidang akan selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Jabar Rudi Rubijaya., menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bandung yang sangat luar biasa, karena sebelumnya pernah jadi Kepala Desa, sehingga sangat memahami kondisi pertanahan.
“Usulan beliau juga sangat luar biasa. “Mudah-mudahan jadi dukungan, karena dari Kementrian juga sudah merencanakan seperti itu, dukungan Pak Bupati Bandung insaa Allah sesuai dengan yang diharapkan.
“Apa yang diharapkan Pak Bupati dan para Kepala Desa dalam proses percepatan program PTSL ini bisa segera terwujud. ” katanya.
Selanjutnya Rudi mengatakan, data pertanahan di bidangnya sudah lengkap dan memastikan PBB-nya akan tepat sasaran. “Tepat subyeknya, tepat luasnya, tepat besarannya, dan pasti lebih efektit pengumpulan PBBnya.
“Oleh karenanya saya yakin anggaran yang disampaikan Bupati kepada kami akan kembali lebih dari yang beliau anggarkan. Karena dengan PBB yang optimal, tentu akan meningkatkan PAD Kabupaten Bandung, ” katanya.
Rudi menambahkan, “kalau bidang lahan atau tanah sudah bersertifikat, kepastian hukumnya jelas orang berinvestasi juga akan lebih mudah dan masyarakat yang mempunyai usaha mudah-mudah akan membantu perekonomian Kabupaten Bandung secara keseluruhan. “Yang paling penting kepastian hukum, tertib administrasi dan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bandung akan lebih tertib, ebih damai dan lebih sejahtera,” pungkasnya.*Sam Permana
Editor ; Eff
