Tasikmalaya Berita SRIndonesia.com. –Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Tasikmalaya melakukan Audensi kepada pihak BPBD Kabupaten Tasikmalaya terkait adanya proyek Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan abrasi sungai yang beralamat di Sindangjaya, Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya yang bernilai Rp. 4,9 miliar. Diduga tidak transparansi, namun menuai kecewa karena orang yang bersangkutan diduga mangkir, tapi pihak BPBD berjanji akan melakukan penjadwalan kembali pekan depan, yang bertempat dikantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya. rabu 08/10/2025.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab kami sebagai Jurnalis yang tergabung di organisasi Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) untuk memastikan penggunaan anggaran Dana Pemerintah apakah berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Namun pertemuan kali ini belum menemukan hasil dan penjelasan secara luas karena sejumlah pihak teknis dan direksi proyek tidak hadir, sehingga Audiensi tersebut kami minta dijadwalkan kembali minggu depan,”ucap Ade Hera ketua Aliansi Wartawan Pasundan Tasikmalaya saat di wawancarai media.
lanjut Ade” ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, apalagi menggunakan anggaran Dana dari Pemerintah harus betul betul transparan kami melakukan langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dan kami akan terus memantau dan mengawal proses ini sampai tuntas karena ini bagian komitmen kami untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran Pemerintah,”tegasnya.
sementara itu pihak BPBD melalui kepala bidang kedaruratan Darlok Kabupaten Tasikmalaya Cahyono Rahmat, S.T., menjelaskan sekaligus memberikan Apresiasi kepada rekan rekan media yang tergabung di Aliansi Wartawan Pasundan yang selama ini ikut mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah sekaligus ingin mengklarifikasi terkait adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aturan dan kami sangat terbuka menerima kritikan tersebut yang disampaikan oleh rekan-rekan jurnalis karena itu merupakan bagian dari hak publik untuk tahu,”paparnya.
Meski demikian, Cahyono mengaku belum bisa memberikan keterangan secara utuh karena kami baru menjabat, sekali lagi kami minta maaf belum bisa memberikan klarifikasi secara utuh, karena saya baru ditugaskan baru seminggu. Selain itu, beberapa hal yang terkait pekerjaan berada di ranah direksi, saat ini kami fokus menunggu hasil audit BPKP dan berupaya agar audiensi berikutnya dapat dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk direksi, penyedia, pengawas, tim teknis, serta unsur Inspektorat yang melakukan pemeriksaan lapangan,”terangnya.
kami berharap peristiwa tersebut agar secepatnya dituntaskan karena di kwatirkan bisa menghambat kepada kinerja insya alloh secepatnya kami akan kordinasi agar tidak ada pihak yang dirugikan,”harapnya. Joy
