Beritasuararakyatindonesia com – Cianjur- ” Wakil rakyat seharusnya merakyat…jangan tidur…. waktu sidang soal rakyat ” itulah yang ada dalam reff lirik lagu Iwan Fals seorang musisi/penyanyi besar di Indonesia. Ruang sidang yang seharusnya sakral, tempat nasib rakyat dirumuskan dan diputuskan, mendadak berubah jadi panggung ironi.
Di tengah rapat Paripurna yang membahas agenda penting Raperda, sebuah pemandangan tak biasa—atau mungkin justru sudah terlalu biasa—tertangkap kamera: seorang wakil rakyat tampak terlelap, bersandar santai dengan tangan bertumpu di perut, seolah sedang menikmati jeda panjang dari rutinitas… yang ironisnya, justru sedang berlangsung.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Cianjur, Metty Triantika, bersama para wakilnya Ganjar Ramadhan dan Lepi Ali Firmansyah, serta dihadiri Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, seharusnya berjalan khidmat.
Namun suasana itu mendadak “pecah”—bukan karena perdebatan tajam atau argumen bernas, melainkan karena kericuhan kecil yang justru membangunkan satu sosok yang diduga sedang asyik berlayar di alam mimpi.Selasa (21/4/2026).
Momen itu cepat menyebar dan menjadi sorotan. Bukan sekadar lucu-lucuan, tapi lebih pada tamparan keras bagi wajah demokrasi lokal.
Aktivis Cianjur, Hendra Malik, tak menahan diri dalam melontarkan kritik pedas. Baginya, fenomena anggota dewan yang tidur saat rapat bukan lagi soal kelelahan manusiawi—ini soal etika yang runtuh dan rasa tanggung jawab yang menguap.
“Ini bukan sekadar orang mengantuk. Ini simbol matinya rasa hormat terhadap mandat rakyat,” ujarnya tegas.
Ia mengingatkan, rapat Paripurna adalah puncak dari proses demokrasi—ruang di mana keputusan penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat ditentukan.
Tapi apa jadinya jika salah satu pengambil keputusan justru ‘absen secara sadar’? Kamera wartawan, kata Hendra, bukan sekali dua kali menangkap adegan serupa.
Seolah ini bukan kejadian luar biasa, melainkan rutinitas yang dinormalisasi.
Lebih tajam lagi, ia menyinggung soal fasilitas dan gaji para wakil rakyat yang berasal dari keringat masyarakat. Dari pedagang kecil yang bangun sebelum fajar hingga buruh yang memeras tenaga hingga larut malam—semua berkontribusi agar kursi-kursi di gedung dewan tetap terisi.
“Ketika mereka tidur di tengah rapat, itu bukan sekadar kelalaian. Itu sama saja mencuri waktu dan uang rakyat. Tidur paling mahal—dibayar penuh, tanpa hasil,” sindirnya.
Menurutnya, setiap kursi di ruang sidang bukan sekadar furnitur, melainkan representasi ribuan suara.
Maka ketika seorang anggota dewan memilih memejamkan mata di tengah pembahasan kebijakan, sejatinya ia juga sedang menutup mata terhadap aspirasi yang ia wakili.
Alasan klasik seperti kelelahan atau jadwal padat, lanjut Hendra, sudah tak relevan.
“Kalau tidak sanggup, jangan maju dari awal. Jabatan ini bukan tempat istirahat,” katanya lugas.
Ia juga menyoroti minimnya ketegasan dari Badan Kehormatan DPRD. Tanpa sanksi yang jelas, perilaku semacam ini hanya akan terus berulang dan memperkuat stigma bahwa gedung dewan lebih mirip ruang santai daripada ruang perjuangan rakyat.
“Rakyat tidak memilih kalian untuk tidur. Mereka butuh suara, bukan dengkuran,” tambahnya.
Fenomena ini, menurutnya, tak boleh lagi dianggap sebagai bahan guyonan. Di balik tawa dan meme yang mungkin beredar, tersimpan ironi mendalam: demokrasi yang seharusnya hidup justru tampak lesu.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana namun menggelitik: jika untuk tetap terjaga saja sulit, bagaimana mungkin amanah sebesar kepentingan rakyat bisa dijaga dengan utuh?
Azizah
