Sabtu, September 12, 2026
BerandaDaerahKetidaksingkronan Anggaran Sebagai Akar Pemicu Keresahan Warga Yang Terus Berulang

Ketidaksingkronan Anggaran Sebagai Akar Pemicu Keresahan Warga Yang Terus Berulang

Garut, beritasuararakyatIndonesia.com- Gubernur Jabar menilai ketidaksingkronan anggaran sebagai akar pemicu keresahan warga yang terus berulang.

Kang Ooss sebagai pemerhati Kebijakan Publik angkat bicara, ketika Bupati Garut mengalokasikan 2.2% jauh dari 7% yang direkomendasikan Gubernur Jabar​ untuk anggaran pembangunan jalan merupakan kebijakan yang jauh dari sinkron.

Akibatnya, muncullah berbagai keluhan dan kerisauan masyarakat Garut yang ramai menyoal rusaknya infrastruktur jalan kabupaten dan desa di wilayah Garut.

​Jika merujuk pada porsi 7 persen, alokasi yang seharusnya dikucurkan Pemkab Garut mencapai Rp360 miliar. Namun, dalam pelaksanaan APBD Garut 2026, alokasi anggaran untuk jalan, jembatan, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) tercatat hanya Rp105 miliar atau setara 2,2 persen dari total APBD.

​Malahan yang lebih mengherankan justru angka riil untuk fisik jalan bahkan lebih memprihatinkan lagi bahwa berdasarkan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, dana yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan jalan hanya menyentuh Rp 80 miliar.

“Tidak mungkin kerusakan jalan di Kabupaten Garut yang sebegitu luas hanya dialokasikan anggaran Rp80 sampai Rp105 miliar untuk jalan dan PJU-nya, sehingga keributan akan terus terjadi,” tegas Kang Dedi Mulyadi gubernur Jabar.

​Untuk itu guna mengurai benang kusut pemangkasan anggaran di Pemda Garut ini, maka pihak Pemprov Jabar berencana memanggil jajaran Pemkab Garut untuk mengevaluasi sekaligus mendorong perubahan pada APBD Kabupaten Garut agar disesuaikan (sinkronkan) dengan instruksi gubernur .

Langkah penyesuaian Pemprov Jabar dengan Pemda Garut ini diharapkan dapat memastikan hak masyarakat Garut atas infrastruktur yang layak dan memadai.

​Dalam momen ini Gubernur Jabar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi setiap proses pembangunan di wilayah Jawa Barat. Pengawasan publik dinilai vital agar alokasi anggaran benar-benar mendarat pada kepentingan masyarakat luas, khusus wilayah Garut yang tengah mendapat sorotan ini. “punkas nya.* Heri Arasid

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments