BANDUNG, beritasuararakyatindonesia.com- Lembaga Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI) akan menggelar aksi unjuk rasa damai di Kota Bandung, Rabu (16/9/2026). Aksi tersebut akan menyasar dua titik, yakni Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat serta Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat.
GRASI menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik, kualitas pelaksanaan pekerjaan pemerintah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Massa aksi direncanakan berkumpul di kawasan Jalan Laswi, Kota Bandung, mulai pukul 09.00 WIB, sebelum bergerak menuju dua lokasi yang menjadi titik penyampaian aspirasi.
Soroti Pemeliharaan Jalan
Di DBMPR Provinsi Jawa Barat, GRASI akan meminta keterbukaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan.
Sejumlah hal yang akan dipertanyakan antara lain lokasi penanganan, volume pekerjaan, penggunaan material, mutu hasil pekerjaan, serta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. GRASI juga meminta dokumen resmi terkait kegiatan tersebut dapat dicocokkan dengan kondisi pekerjaan yang ditemukan di lapangan.
Ketua Umum GRASI, Mardi M Malau, S.P., menegaskan bahwa penggunaan anggaran pemeliharaan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan. Rakyat berhak mengetahui jalan mana yang ditangani, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan sejauh mana anggaran itu benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, di Kanwil Kemenag Jawa Barat, GRASI akan pertanyakan fasilitas asrama haji Indramayu, dan menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pembangunan, kondisi, pemeliharaan, pengelolaan fasilitas Asrama Haji Indramayu.
Menurut GRASI, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi pelayanan jemaah harus memenuhi standar kelayakan, terawat, bermutu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Asrama Haji bukan sekadar bangunan pemerintah. Di sana ada harapan umat, ada pelayanan kepada calon tamu Allah, dan ada uang negara yang digunakan untuk membangunnya. Karena itu, kualitas dan pemeliharaannya tidak boleh dianggap sepele,” kata Mardi.
GRASI menyatakan tidak seluruh dokumen, data pemantauan, maupun rincian temuan akan dibuka di ruang publik ataupun disampaikan secara keseluruhan dalam aksi. “Menurut Mardi, sebagian bahan yang bersifat teknis dan rinci akan diserahkan secara resmi kepada instansi terkait atau lembaga yang memiliki kewenangan.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan agar data yang dimiliki tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan di luar tujuan pengawasan.
Mardi menegaskan, GRASI tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. “Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Tetapi apabila dari pencocokan dokumen dan kondisi lapangan ditemukan indikasi penyimpangan atau dugaan KKN, maka pejabat maupun pihak-pihak yang berkaitan harus diperiksa secara objektif oleh lembaga yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
GRASI menyatakan aksi akan dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian.
Lembaga tersebut juga menegaskan tidak menetapkan sendiri adanya tindak pidana maupun kerugian negara.
Setiap dugaan atau indikasi yang disampaikan, menurut GRASI, masih harus diuji melalui dokumen resmi, klarifikasi, dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
GRASI juga menyatakan tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi instansi maupun pihak yang berkaitan dengan substansi aspirasi.
Agenda Aksi
Hari/Tanggal: Rabu, 16 September 2026
Titik kumpul: Jalan Laswi, Kota Bandung
Waktu: Pukul 09.00 WIB
Titik aksi I: DBMPR Provinsi Jawa Barat
Titik aksi II: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Bentuk kegiatan: Orasi damai, penyampaian pernyataan sikap, serta penyerahan bahan atau dokumen secara resmi.
GRASI berharap aksi tersebut menjadi bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
“Suara rakyat jangan dianggap sebagai gangguan. “Kritik masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kami ingin pembangunan berjalan benar, uang rakyat dijaga, jalan rakyat benar-benar dipelihara, dan fasilitas haji benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada umat,” pungkas Mardi. ** RED
