Berita Suara Rakyat Indonesia.com Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Sukabumi terus mengingatkan masyarakat agar memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu karena penerimaan pajak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pesan itu disampaikan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dalam kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 yang berlangsung di kawasan Superindo, pada Senin (9/11/2026)..
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan Polres Sukabumi Kota, Samsat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perhubungan, serta sejumlah unsur terkait.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sekaligus membangun ketertiban administrasi kendaraan bermotor. Keterlibatan lintas instansi juga memperlihatkan pentingnya koordinasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
H. Ayep Zaki menegaskan, pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan. Di balik kewajiban tersebut terdapat kontribusi masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak kendaraan bermotor akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan perlindungan, salah satunya melalui jaminan dari Jasa Raharja ketika terjadi kecelakaan di jalan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Selain mendukung pembiayaan pembangunan melalui PAD, pembayaran pajak kendaraan juga berkaitan dengan perlindungan bagi pengguna jalan melalui mekanisme jaminan Jasa Raharja.
Dengan demikian, tertib administrasi kendaraan memiliki dimensi yang lebih luas, yakni mendukung pembangunan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Melalui kegiatan pemeriksaan ini, Pemerintah Kota Sukabumi bersama instansi terkait berupaya membangun kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah.
Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pemerintah memiliki ruang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.(Edy)
