Kabupaten Bandung, beritasuararakyatindonesia.com – Setelah menertibkan bangunan liar yang dibangun diatas jalur hijau komplek Perumahan Parahyangan Kencana Soreang Kabupaten Bandung, kini masyarakat meminta Satpol PP Kabupaten Bandung menertibkan para pedagang yang berjualan diatas trotoar jl. Bhayangkara karena selain melanggar aturan, hak pejalan kaki seolah dikesampingkan, bukan itu saja trotoar dijadikan ajang bisnis oleh oknum pemilik rumah dibelakangnya dengan menyewakan trotoar per bulan antara rp. 500 rb hingga rp 700.000.- padahal jelas trotoar merupakan fisilitas umum untuk para pejalan kaki bukan untuk berjualan apalagi dibisniskan.
Aturan hukum bagi pedagang yang berjualan di trotoar diatur dalam UU maupun Perda dan ada sanksi bagi pelanggarnya. Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UULLAJ) UU no. 22vtahun 2009 ; Trotoar adalah hak eksekutif pejalan kaki. Berjualan di trotoar dikatagorikan sebagai tindakan mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki.
Pasal 275 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki (trotoar) diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak rp. 250.000,-
Sanksi berdasarkan UU jalan no. 38 tahun 2004 tentang jalan yang dirubah dengan UU no. 2 tahun 2022 terdapat sanksi yang lebih berat bagi tindakan yang merusak atau mengganggu fungsi jalan secara total.
Pasal 274 ayat (1) ; setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan (ternasuk trotoar sebagian dari ruang manfaat jalan) diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak rp. 24.000.000,-
Sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Ketertiban Umum berupa sanksi teguran, tertulis, penyitaan barang daggangan atau gerobak, pembongkaran paksa lapak, hingga denda tindak pidana ringan (Tipiring).
Namun meskipun dilarang pemanfaatan trotoar untuk usaha kecil formal (KUKF) diperbolehkan secara terbatas. Berdasarkan petaturan Menteri PUPR no. 03/PRT/M/2014 namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus mendapat ijin resmi dari Gubernur, Walikota, Bupati. Tersedia ruang sisa untuk pejalan kaki minimal 1,5 meter (tergantung kelas jalan). Lapak bersifat tidak permanen dan bisa dibongkar pasang serta tidak merusak fasilitas umum. **effendi SP.
