Kab. Bandung Barat, SRIndonesia.source, Salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di Daerah melalui pengendalian harga pangan terutama beras dengan aksi operasi pasar atau dikenal dengan pasar murah atau bazar yang bekerja sama dengan Bulog, dan dilakukan serentak di daerah, merupakan tindakan jangka pendek yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya jangka panjang yang berkesinambungan baik melalui sidak dari pasar ke pasar dan ke distributor untuk tidak menahan/menyimpan barang, upaya peningkatan produksi pertanian dan lain sebagainya. Mengingat salah satu indikator evaluasi kinerja Kepala Daerah terutama yang berstatus Penjabat (pejabat sementara) adalah pengendalian inflasi Daerah, maka upaya yang dilakukan perlu bersifat inovatif.
Yang patut disambut baik sebagai langkah strategis dan berani adalah kebijakan PJ. Bupati Bandung Barat Arsan Latif akan memberikan subsidi terhadap harga beras SPHP (Stabilisasi Pemasokan & Harga Pangan) Bulog dengan beban APBD. Artinya harga beras medium di pasar murah dari harga Rp. 54.000/paket 5 kg, menjadi Rp.50.000. Konon subsidi dari pemerintah pusat Rp.3.000/paket dan subsidi dari APBD/paket 5 kg Rp.1.000,-. Disebut tindakan strategis dan berani ini mengingat kondisi keuangan Daerah KBB masih belum pulih karena pada tahun-tahun sebelumnya diterpa defisit anggaran.
Apabila memperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, bahwa harga beras medium SPHP Bulog sebesar Rp.10.900/kg di gudang Bulog. Dengan demikian, rencana subsidi ini disamping untuk harga beras, juga subsidi untuk biaya transfortasi ke lokasi operasi pasar.
Rencana subsidi dengan beban APBD KBB ini dapat dilakukan pada APBD Perubahan 2023, meskipun sebelumnya tidak dianggarkan, tetapi dapat melalui kebijakan pergeseran anggaran sesuai dengan wewenang Kepala Daerah sepanjang memenuhi kriteria kondisi mendesak atau mengalami kedaruratan. Wallohu A’lam. (djamukertabudi).
