Oleh.Drs.Dede Sumadi. Pimpinan Redaksi
SRIndonesia.Source/SRI.tv
Penomena Bank emok makin hari semakin menjamur khususnya dikalangan masyarakat golongan berpenghasilan menengah kebawah
Dalam prakteknya Bank emok selalu memanfaatkan kaum ibu ibu dengan mengumpulkan beberapa orang untuk dijadikan sebuah kelompok tanggung renteng apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran pinjaman
Puncak menjamurnya Bank emok terjadi di era pandemi covid 19 dimana masa itu mayoritas masyarakat golongan penghasilan menengah kebawah mengalami sulit ekonominya sehingga tanpa pikir panjang hanya bermodalkan poto kopy ktp masyarakat dapat memperoleh dana pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi untuk menutupi kebutuhan sehari hari tidak digunakan dan digulirkan untuk modal usaha yang pada akhirnya masyarakat banyak yang terlilit hutang tidak mampu untuk membayar angsuran apalagi melunasi
Mirisnya lagi dibeberapa daerah kini beredar kabar kartu bantuan langsung tunai yang merupakan bantuan sosial dari pemerintah pusat yang setiap bulannya penerima mendapatkan Rp.200.000 yang pencairan nya setiap 3 bulan sekali yang diakumulasikan setiap penerima mendapatkan Rp.600.000 itupun kabarnya banyak yang sudah dijaminkan kepada Bank emok
Untuk mengatasi permasalahan kesulitan ekonomi masyarakat pada awalnya berharap dengan adanya Bumdes/Badan usaha milik desa yang ada di wilayah nya dapat mengatasinya tapi itu semua hanya harapan dan angan angan masyarakat saja yang pada kenyataannya Bumdes/ Badan usaha milik desa banyak yang pada gulung tikar dikarenakan pengelolaan managementnya tidak proposional
Untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum bagi para nasabah yang merasa terintimidasi atau dirugikan dengan masalah pinjaman/ hutang piutang baru baru ini di jawa barat telah berdiri salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen yang bernama LPK Anom Kalijaga yang bermarkas pusat di Kab.Sukabumi dan beberapa cabangnya di Kabupaten dan Kota yang siap melayani dan membantu para nasabah.Bersambung.
