Suararakyatindonesia.net,
Cimahi
Geliat pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi ternyata tidak berbanding lurus dengan akutantabilitas
dan kredibilitas kontraktor atau pihak ketiga. Pasalnya, mereka tidak memasang papan plang proyek sebagai mestinya. Padahal, sesuai Permen PU 29/2006, disebutkan bahwa salah satunya terkait persyaratan pembangunan harus ada penampilan bangunan. Artinya, regulasi secara implisit mengatur tentang kewajiban pemasangan papan nama proyek: lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan plus data teknis bangunan.
Dan tidak itu saja, ditambah lagi dengan susahnya menemui bidang SDK Dinkes Kota Cimahi, drg Sekky Intania selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dikonfirmasi.
Sejatinya, PPK berfungsi sebagai penghubung antara PA/KPA dan penyedia.
Selanjutnya, peran PPK sangat vital dalam proses identifikasi kebutuhan yang akhirnya menghasilkan spesifikasi.
Namun sayang, saat akan dikonfirmasi tentang hal itu, Sekky selalu tidak ada ditempat.
“Ibu sedang diluar, Pak”, ujar salah salah satu stafnya.
Alhasil, berapa pagu anggaran untuk rehab puskesmas Cimahi Tengah dan Cimahi Utara, tidak diketahui publik secara pasti alias “remang-remang”. (Denny)
