Kab Tasik, SRIndonesia.com, — beberapa anggota organisasi Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) lakukan aksi damai didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dengan memasang sejumlah kertas yang bertuliskan diantaranya, Kami minta data anggaran yang dikelola anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan minta kejelasan terkait payung hukum pokir anggota Dewan juga ada berapa orang anggota Dewan yang mempunyai dapur MBG, berikut berapa kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. kamis 09/10/2025.
Dalam aksinya, massa RPD datang membawa sebuah keranda bertuliskan kritik terhadap kinerja DPRD, seperti “Pokir untuk siapa, reses formalitas penyerapan anggaran, matinya hak rakyat.” Mereka juga menempelkan sejumlah poster protes di kaca Gedung DPRD dengan tulisan sindiran, di antaranya “Urus rakyat bukan urus dapur MBG, DPRD Kab Tasik kena kanker ketidakpedulian,
aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. kami menegaskan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan sejauh mana program DPRD berpihak pada kepentingan publik dan Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari masalah, tetapi menuntut transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran daerah,”ucap Dadan Jaenudin ketua RPD, saat di wawancarai media.
Dadan juga menyinggung dugaan adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan, termasuk potensi konflik kepentingan yang melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkungan DPRD dalam kegiatan usaha yang disebutnya sebagai MBG, Kalau memang ada anggota dewan yang merasa keberatan dengan pernyataan saya, silakan. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya, karena saya punya bukti dan niat saya semata-mata untuk kebaikan daerah dan kami meminta dilakukan pembahasan secara terbuka terkait sejumlah hal, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengaudit penggunaan beberapa anggaran lama, seperti Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2019. namun, pihak DPRD melalui sekretariatnya menyampaikan bahwa permohonan audiensi tersebut harus terlebih dahulu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, menanggapi hal tersebut, Dadan mempertanyakan mekanisme tersebut yang dianggap menghambat komunikasi publik;”tegasnya.
Hingga aksi berlangsung, tidak ada satu pun anggota DPRD hadir menemui massa. Hal itu menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta aksi, kami kecewa karena tidak ada satu pun dari 50 anggota dewan dari berbagai praksi, Jika aspirasi ini tidak ditanggapi, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,”janjinya.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi yang disampaikan RPD maupun tudingan yang muncul dalam aksi tersebut. Joy
