Kayuagung OKI – beritasuararakyatindonesia.com —Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, A. Md yang mengingatkan bahwa hari jadi tidak sekedar seremoni tapi momentum mengintropeksi diri atas capaian yang telah diperoleh dan rencana pembangunan untuk masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi tantangan fiskal serius pada tahun anggaran 2026 mendatang. Transfer dana dari pemerintah pusat dipastikan mengalami penyusutan signifikan sebesar Rp 241 miliar dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, di tengah tekanan keuangan tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat tidak akan kendur.
Seperti yang di usung dalam Tema HUT OKI yang ke – 80 ini menggambarkan semangat percepatan pembangunan dengan dorongan kolaboratif seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan OKI.
OKI Gas! Yang selalu digaungkan oleh Bapak Bupati Muchendi adalah ajakan untuk bergerak cepat, penuh semangat dan sinergi. Sinergi Kuat menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda. Dan dari sinergi itulah kita akan Melaju Hebat, mewujudkan pembangunan yang berdampak luas dan nyata.
“Pendapatan daerah bakal berkurang cukup besar. Terutama dari komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Tapi pelayanan dasar untuk rakyat tidak boleh ikut menyusut. Justru di masa seperti inilah keberpihakan harus ditunjukkan,” ujar Muchendi saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke- 80 Kabupaten OKI, Jumat (11/10).
Menurut Muchendi, menghadapi tantangan itu, pihaknya akan melakukan penyesuaian anggaran bersama DPRD secara selektif dan hati-hati agar program-program prioritas tetap berjalan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Tentu dengan adanya efisiensi tersebut kita akan melakukan penyesuaian, realokasi anggaran agar tetap survive dan terus bisa melayani masyarakat.” tegasnya.
Muchendi juga menyebut bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan jalannya program prioritas tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta, serta dukungan legislatif dan masyarakat
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan ditengah tantangan efisiensi pemerintah daerah diminta benar-benar selektif. Setiap daerah punya permasalahan berbeda tentu harus diutamakan kebutuhan super prioritas.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Memilah belanja yang perlu dan tidak perlu, sebagai pejabat politik janji kita kepada masyarakat itu yang super prioritas,” Jelas Deru.
Deru berpesan setiap elemen di daerah harus saling menguatkan, mempererat kerukunan dan kerjasama agar persoalan pembangunan dapat dihadapi.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini beda dengan yang dulu kami hadapi bersama Pak Ishak Mekki Bupati OKI pada masanya dan saya Bupati di OKU Timur.” Jelas Deru.
Sebelumnya Kepala DPKAD OKI, Farlidena Burniat mengatakan untuk menambal potensi kekurangan dana, Bupati Muchendi telah memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita juga koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Abur menjelaskan pada 23 September 2025 telah terbit alokasi TKD tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di indonesia.
Alokasi dana transfer untuk OKI tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,908 Triliun turun sebesar 241 miliar dari tahun 2025 sebesar 2,150 Triliun.
“Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 2,150 miliar, maka ada pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp 241 miliar pada tahun 2026,” jelas Abur.
Abur menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri 86/2017, yang mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai jangan samapi berkurang, jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.(Fuadi)
