Beritasuararakyatindonesia.com Kabupaten Bandung, Soreang – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., melakukan kunjungan kerja ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung, Soreang, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wamen menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan seluruh tunggakan layanan pertanahan yang terakumulasi sejak tahun 2015 hingga 2025.
Ossy menjelaskan bahwa penyelesaian tunggakan menjadi perhatian serius pimpinan kementerian. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, kata dia, menginginkan agar seluruh satuan kerja BPN di Indonesia bergerak serentak menyelesaikan berkas-berkas layanan yang masih tertunda.
“Dari ribuan tunggakan layanan yang tercatat sejak 2015, saat ini jumlahnya sudah turun signifikan dan tinggal sekitar 800 berkas. Ini menunjukkan progres yang sangat baik dan harus terus dijaga konsistensinya,” ujar Ossy usai meninjau pelayanan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung.
Ia menambahkan, target penurunan tunggakan akan terus dikejar hingga Maret mendatang dengan harapan seluruh berkas dapat diselesaikan secara menyeluruh. Menurutnya, tunggakan layanan umumnya berkaitan dengan berkas yang telah masuk dan PNBP-nya telah diterima negara, namun masih terkendala aspek administrasi, kelengkapan dokumen, pengukuran, maupun teknis lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung. Ia menilai kondisi kantor tertib, bersih, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki semangat pelayanan tinggi. Hal ini, lanjutnya, tercermin dari penurunan drastis jumlah tunggakan layanan di kantor tersebut.
“Kami melihat langsung bahwa SDM di sini bekerja dengan penuh komitmen. Ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ossy, didampingi Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung H. Iim Rohiman.
Terkait rencana penyederhanaan proses layanan pertanahan, Ossy menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tanah adat, tetapi mencakup seluruh jenis layanan pertanahan. Menurutnya, proses bisnis di BPN perlu terus disederhanakan agar lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
“Prinsipnya sederhana, melayani dengan cepat dan bersih. Jika bisa dipermudah sesuai regulasi, maka tidak perlu dipersulit. Teknologi juga harus kita manfaatkan untuk mendukung perbaikan sistem layanan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa fokus utama Kementerian ATR/BPN saat ini adalah penguatan sistem dan peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat dan mempercepat penyelesaian tunggakan layanan, sekaligus memastikan program-program tahun 2026 berjalan sesuai target.
“Ini bagian dari konsolidasi internal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Alhamdulillah, Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung sudah berada di jalur yang tepat”, tutup yuniar **
Sam Permana
