Oleh wahid MA ka biro Priangan timur
Tasikmalaya, 12 Juli 2026 — beritasuararakyatindonesia.com
Pendidikan merupakan pilar fundamental yang menopang pembentukan peradaban serta peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam dinamika transformasi sistem pendidikan nasional yang terus berlangsung, teramati satu fenomena sosial yang menarik sekaligus mengundang kajian mendalam: kecenderungan dominan di kalangan orang tua dan calon peserta didik untuk memprioritaskan jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas yang berstatus negeri. Pandangan ini seolah mengkonstruksi asumsi kolektif bahwa label “negeri” merupakan satu‑satunya jaminan mutu, prospek masa depan, bahkan simbol status sosial. Akan tetapi, jika ditelaah secara objektif dan komprehensif, lembaga pendidikan yang dikelola di bawah naungan yayasan justru kerap menunjukkan standar kualitas yang lebih terukur, menyeluruh, dan unggul dalam berbagai dimensi krusial.
Preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri berakar dari pertimbangan yang logis secara permukaan: persepsi mengenai biaya yang lebih terjangkau serta status kelembagaan yang diakui secara resmi dan luas. Namun realitas yang terungkap di lapangan sering kali menyimpang dari harapan tersebut. Jalur akses menuju sekolah negeri kini dihadapkan pada serangkaian tantangan struktural yang semakin kompleks: sistem pendaftaran daring yang menyulitkan kelompok terbatas teknologi, kebijakan zonasi yang sering tidak sesuai kondisi lapangan, serta masih adanya isu kontribusi tambahan yang membebani. Situasi ini juga menempatkan pengelola sekolah dalam keterikatan aturan yang kaku dan kurang fleksibel.
Sebagai perbandingan, sekolah berbasis yayasan memiliki keunggulan tata kelola yang lebih adaptif dan terstruktur, yang terangkum dalam 5 aspek strategis:
Integrasi nilai: Menjadikan pembinaan akidah, moral, dan karakter sebagai inti pendidikan, melengkapi kompetensi akademik.
Rasio ideal: Jumlah guru dan murid seimbang sehingga perhatian pembelajaran lebih pribadi dan efektif.
Kurikulum diperkaya: Tetap mengacu standar nasional, namun bebas mengembangkan materi dan keterampilan hidup yang relevan.
Sarana terpelihara: Fasilitas dan lingkungan belajar terjaga baik, didukung budaya kedisiplinan yang kuat.
Akses transparan: Proses pendaftaran sederhana, bebas pungutan tersembunyi,
Namun demikian, keunggulan ini belum menggeser pandangan tradisional masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan jumlah pendaftar baru yang berisiko mengganggu keberlangsungan lembaga, padahal sekolah yayasan adalah mitra strategis pemerintah dalam melengkapi sistem pendidikan nasional.
Di sinilah peran pemerintah menjadi krusial. Langkah yang perlu diambil meliputi: menyusun pemeringkatan mutu yang objektif tanpa membedakan status lembaga; memberikan dukungan insentif dan bantuan sarana bagi sekolah yang memenuhi standar; melaksanakan sosialisasi untuk meluruskan persepsi; serta memperketat pengawasan jalur penerimaan siswa negeri agar adil dan transparan.
Para pengamat pendidikan menegaskan: mutu pendidikan tidak dinilai dari label, melainkan dari substansi proses dan hasilnya. Dukungan kebijakan yang tepat memastikan keberagaman jalur pendidikan tetap menjadi kekuatan utama kemajuan bangsa
