Berita SuaraRakyat Indonesia -Rapat Koordinasi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fenomena pinjaman pribadi di Jawa Barat digelar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri kegiatan tersebut bersama para peserta lainnya se-Jawa Barat.
Pertemuan ini menjadi ruang membangun kesamaan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang semakin berkembang dengan beragam modus di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Darwisman, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal menjadi bagian penting dari tugas bersama.
Selama sembilan bulan berjalan, tercatat lebih dari 7.600 pengaduan terkait kasus keuangan ilegal. Data tersebut memberikan gambaran besarnya persoalan yang dihadapi Jawa Barat, termasuk kerugian masyarakat yang mencapai miliaran rupiah dari berbagai kasus.
Penanganan persoalan ini membutuhkan sinergi lintas instansi agar indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat dideteksi sejak dini, sekaligus memperkuat langkah pencegahan sebelum masyarakat menjadi korban.
Darwisman juga menyoroti fenomena pinjaman pribadi yang berkembang dengan modus beragam, baik dilakukan secara langsung maupun melalui sarana digital.
Persoalan yang paling krusial dalam praktik tersebut adalah penggunaan data pribadi yang sensitif disertai ancaman kepada peminjam.
Kondisi ini memerlukan kewaspadaan masyarakat serta pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik aktivitas keuangan ilegal.
Dukungan aparat penegak hukum dan instansi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika turut menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penindakan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa rapat koordinasi harus segera ditindaklanjuti melalui langkah nyata.
Ia mengingatkan bahwa kesamaan persepsi tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat, melainkan harus diterjemahkan ke dalam implementasi di lapangan.
“Selesai pertemuan ini harus langsung action. Pok, pek, prak. Rapat ini untuk membangun kesamaan persepsi. Yang paling penting implementasinya, eksekusi dalam istilah Sunda pok torolong,” tegas Herman.
Pesan tersebut menekankan pentingnya kecepatan, keseriusan, dan keberanian mengambil langkah dalam menangani persoalan keuangan ilegal.
Herman juga mengakui bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal bukan pekerjaan sederhana sehingga membutuhkan kesepahaman dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan harapan agar penanganan kasus aktivitas keuangan ilegal di Kabupaten Pangandaran dapat didahulukan.
Penetapan prioritas penanganan menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan yang berkembang di daerah memperoleh perhatian dan tindak lanjut secara terukur.
Dalam FGD mengenai fenomena pinjaman pribadi di Jawa Barat, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, turut mengulas faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pinjaman.
Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, termasuk gaya hidup dan kecenderungan memamerkan pencapaian atau kepemilikan di media sosial (flexing), menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena pinjaman pribadi.
“Flexing turut menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena pinjaman pribadi, termasuk terjadi di daerah,” ujar Bobby.
Bobby menambahkan, upaya mengimplementasikan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk praktik pinjaman yang dikenal masyarakat dengan sebutan “Bank Emok”, perlu diawali dengan penataan di tingkat kewilayahan.
Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kecamatan yang akan dijadikan percontohan atau pilot project agar langkah penanganan dapat disusun secara lebih terarah.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya memahami persoalan, memetakan potensi kerawanan, serta menentukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kita memang harus gerak cepat dalam mengimplementasikannya. Dan mesti ada cara yang tepat dan ampuh,” tukas Bobby.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal tidak cukup dilakukan melalui koordinasi dan sosialisasi semata, tetapi memerlukan strategi yang efektif, tindakan konkret, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, OJK, aparat penegak hukum, dan unsur terkait lainnya.
Melalui Rakor Satgas dan FGD ini, Pemerintah Kota Sukabumi turut memperkuat komitmen dalam melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal, mendorong literasi keuangan, serta membangun kesadaran agar masyarakat lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengakses layanan keuangan. ( Dokpim/Edy )

