SOREANG, KABUPATEN BANDUNG beritasuararakyatindonesia.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung memberikan klarifikasi terkait piutang pajak daerah yang mencapai Rp713 miliar. Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Tatang Kusnawan, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi tunggakan pajak selama puluhan tahun, bukan akibat pembiaran ataupun tidak adanya upaya penagihan dari pemerintah daerah.
Klarifikasi tersebut disampaikan Tatang Kusnawan pada Jumat, 20 November 2026. Ia menerangkan bahwa piutang sebesar Rp713 miliar itu merupakan akumulasi kewajiban pajak dalam rentang waktu 1994 hingga 2023. Dengan demikian, angka tersebut tidak seluruhnya berasal dari kewajiban pajak yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut penjelasan Bapenda, salah satu faktor yang memengaruhi besarnya akumulasi piutang tersebut adalah perjalanan pengelolaan administrasi perpajakan daerah, termasuk proses serah terima pengelolaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.
Pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu bagian penting dalam akumulasi piutang tersebut. Peralihan pengelolaan administrasi dan pencatatan tunggakan dari periode sebelumnya menjadi bagian dari latar belakang besarnya nilai piutang yang tercatat hingga saat ini.
Tatang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bapenda tidak pernah mengabaikan persoalan tunggakan pajak tersebut. Berbagai langkah penagihan dan penanganan administratif terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengelola piutang serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Klarifikasi ini sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai piutang Rp713 miliar harus dilihat berdasarkan rentang waktu pembentukannya. Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai periode, sehingga tidak tepat apabila seluruhnya dikaitkan dengan kinerja penagihan pada satu masa pemerintahan saja.
Ke depan, Bapenda Kabupaten Bandung diharapkan terus memperkuat pengelolaan data, administrasi, serta langkah penagihan piutang pajak daerah secara terukur dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung.
Bapenda juga mengajak masyarakat dan wajib pajak untuk mengikuti informasi resmi mengenai kebijakan, kewajiban, serta pelayanan perpajakan daerah melalui kanal komunikasi resmi Bapenda Kabupaten Bandung. Dengan keterbukaan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan pengelolaan pajak daerah semakin transparan, tertib, dan akuntabel.**
Sam Permana

